JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar sejumlah laporan yang mengumumkan apabila sejumlah institusi negara yang dimaksud menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pernyataan pemilihan gubernur 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang dimaksud melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu berbagai laporan terhadap institusi negara yang tidak ada netral,” kata Megawati di tayangan video yang digunakan diputar pada waktu jumpa pers di dalam Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk kebijakan pemerintah uang atau money politics yang digunakan dijalankan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap rakyat Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud dan juga mengimbau penduduk tetap saja teguh melawan preferensi kebijakan pemerintah merek di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung warga di tempat Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala wilayah kemudian delegasi kepala tempat dengan bijak. Pilih yang mana terbaik, pilihlah yang mana mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
