JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang berkeadilan juga berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 semata-mata akan diberlakukan untuk barang serta jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.
“Kenaikan PPN sebesar 1 persen hanya sekali dikenakan pada barang juga jasa mewah yang dimaksud selama ini memang benar sudah pernah dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY pada keterangan persnya di area Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Sementara itu, barang lalu jasa non-mewah akan masih dikenakan PPN 11% atau tidaklah mengalami kenaikan.
Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% masih diberlakukan bagi keperluan pokok penduduk seperti komponen sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, juga air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap warga umum.
Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelenggaraan inisiatif stimulus ini agar tepat sasaran. Support ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kondisi tubuh fiskal lalu pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah memiliki ruang tambahan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang tersebut mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, juga selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.
Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang dimaksud mencakup beberapa inisiatif seperti:
– Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 jt penerima
– Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
– Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 jt per bulan
– Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di tempat bawah Rp500 jt per tahun
– Modal untuk bidang padat karya
