DPR Dukung Presiden Prabowo Bangun Giant Sea Wall untuk Lindungi Warga Pesisir

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR menggalang pengerjaan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena efektif untuk mengurangi abrasi, banjir rob serta kehancuran habitat laut yang dimaksud merugikan warga pesisir.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan sangat menggalang proyek Giant Sea Wall yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi pada menghindari abrasi, banjir rob lalu kecacatan lingkungan. Terutama pada kawasan pantai utara Pulau Jawa (Pantura).
“Saya meninjau ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah di mengatasi ancaman abrasi laut serta banjir rob, khususnya dalam wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang sebenarnya sanggup menjadi solusi untuk menurunkan dampak kenaikan muka air laut,” ujar Johan dalam Jakarta, Mulai Pekan (3/3/2025).
Namun demikian, Johan menilai, proyek GSW harus disertai kajian yang mana mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, juga keberlanjutan ekonomi kemudian sosialnya. Misalnya, penyelenggaraan GSW jangan sampai merusak sistem ekologi bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.
“Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan juga pemulihan biosfer pesisir, harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek sama menghadapi kendala teknis lalu pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang paling optimal,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengumumkan proyek GSW punya kegunaan besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi dan juga kecacatan biosfer laut.
“Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang sebenarnya permintaan yang mana mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya dalam wilayah Pantura,” kata politikus senior Partai Golkar itu.
Hanya saja, Fiman mengatakan adanya persoalan utama yang mana terkait biaya pembangunannya. Perlu pembaharuan lalu upaya lebih besar kritis untuk memecahkan kesulitan finansial. Apalagi ketika ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.






