JAKARTA – otoritas Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Apresiasi Prestasi otoritas Daerah 2024 untuk kategori pelayanan rakyat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang dimaksud diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Apresiasi Performa eksekutif Daerah tahun 2024 di area Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelopor melakukan penilaian lalu penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilaksanakan pasca melintasi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri kemudian Bappenas, juga survei kepuasan publik ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang disebutkan diberikan oleh sebab itu Provinsi Jawa Tengah miliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk permintaan pelayanan publik. Sebab, di postur Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih besar tinggi dibandingkan dana pengiriman yang dimaksud bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan penduduk diharapkan akan mampu tambahan baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah telah miliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah total itu atau 854 UPP sudah ada menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang dimaksud tersebar dalam 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis juga terus dilakukan. Perbaikan pelayanan umum juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan terhadap penduduk semakin baik, efektif, lalu efisien. Juga memudahkan penduduk di mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian pada penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif serta kualitatif, juga berdasarkan data sekunder lalu survei lapangan.
