Dukung Pembangunan yang tersebut Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK sama-sama TNP2K mengadakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada pembangunan desa. Pembinaan yang disebutkan merupakan bagian dari Inisiatif Penguasaan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang dilakukan pada Ibukota Indonesia pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di area desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di area delapan kabupaten, pada antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, kemudian Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima acara pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Angka Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan mengakumulasi informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, kemudian strategi implementasinya, peran pemerintah wilayah dan juga desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk membantu pemberdayaan perempuan di tempat tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang mana dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang mana lebih lanjut tajam serta relevan pada tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD pada Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan kemudian Manajemen Pascabencana Merry Efriana, dan juga perwakilan dari Kementerian Desa juga Pembangunan Daerah Tertinggal, juga Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian juga lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di tempat desa-desa seluruh Indonesia, menyokong penyelenggaraan yang inklusif serta berkeadilan gender.
