JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama di pembaruan kabinet di tempat awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban menghadapi kritik penduduk terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski berbagai pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat beberapa menteri yang tersebut dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan masyarakat apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam artikel ini, dibahas lebih tinggi lanjut mengenai menteri-menteri yang digunakan kinerjanya dinilai kurang memuaskan dan juga mungkin saja berisiko digeser.
3 Menteri Prabowo yang tersebut Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle
1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Orang yang digunakan mendapat sorotan tajam oleh sebab itu dinilai bukan maksimal di menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang digunakan dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, bilangan yang dimaksud mencerminkan ketidakpuasan umum terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya di mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di area beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM di proyek strategis nasional di dalam Pulau Rempang, Batam, juga persoalan hukum pagar laut pada Tangerang, Banten.
Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tidak ada menunjukkan kinerja nyata pada 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai di menyelesaikan hambatan HAM.
3. Selama menjabat, Pigai bukan terlihat turun secara langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang tersebut diharapkan sejumlah pihak, berdasarkan pengalamannya dalam Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tidak ada melakukan penutupan kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang tersebut lebih banyak bergerak juga berazam terhadap pemeliharaan hak asasi manusia.
2. Menteri Koperasi kemudian UKM: Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil dan juga Menengah (UKM), juga masuk pada daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun miliki latar belakang yang tersebut cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru pada mengurus koperasi juga memperbaiki perekonomian bisnis kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tiada memberikan pengembangan yang dimaksud berarti untuk sektor UKM yang tersebut sangat penting bagi sektor ekonomi Indonesia.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau inisiatif yang tersebut terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi juga UMKM.
2. Kasus pencurian data yang dimaksud melibatkan staf Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo), yang sebelumnya berada di area bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja identik dengan pengelola judi online yang dimaksud melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie pada menjadi pemimpin kementerian.
Sektor UKM dan juga koperasi memerlukan pemimpin yang mampu berinovasi serta menghadirkan solusi konkret untuk membantu perekonomian rakyat. Bila Budi Arie bukan dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet mampu menjadi langkah yang tersebut tepat untuk menggantikannya.
3. Menteri Daya juga Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang tersebut kurang baik pada survei Celios. Bahlil, yang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru menyebabkan polemik besar di dalam masyarakat.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang digunakan menyebabkan antrean panjang serta kesulitan bagi penduduk kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Efek sosial dari kebijakan ini sangat besar, dikarenakan banyak pedagang kecil yang kehilangan sumber penghasilan dia akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi kemudian perencanaan yang tersebut matang menyebabkan kebijakan ini menjadi hambatan bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini kemudian prospek gangguan sosial yang mana ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang lebih lanjut mampu merancang kebijakan yang mana tambahan bijaksana juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang digunakan mudah. Namun, berdasarkan hasil survei juga analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:
1. Mengoptimalkan Prestasi Pemerintah: Performa beberapa menteri yang dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika merek tiada dapat menunjukkan hasil yang positif, pemerintah mungkin saja akan kehilangan dukungan dari masyarakat, teristimewa apabila permasalahan yang dimaksud berlarut-larut tanpa ada perbaikan.
